KONTAN.CO.ID - Penggunaan potensi energi baru terbarukan untuk menjadi energi listrik di Indonesia masih minim. Tenaga panas bumi misalnya. Dari total potensi 23.900 megawatt, pemanfaatannya baru mencapai 8,9 persen atau sekitar 2.175 megawatt.
Masih minimnya pemanfaatan energi panas bumi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah mahalnya investasi akibat tingginya biaya eksplorasi. Sebagai gambaran, biaya sewa rig untuk membuat lubang saja bisa menghabiskan biaya 100.000 dollar AS (Rp1,4 miliar) per hari. Hal ini berujung pada harga listrik dari PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) yang lebih mahal dibandingkan pembangkit berbahan bakar batu bara.
Wahyu Somantri, Manajer Operasi dan Pemeliharaan PT Indonesia Power Kamojang POMU, mengatakan, harga listrik dari PLTP Kamojang adalah 6 sen dollar AS per kwh. Sementara harga listrik dari pembangkit berbahan batu bara hanya 3 sen dollar AS per kwh. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberpihakan regulasi untuk mendorong penggunaan energi terbarukan lebih masif.
“Kalau memang EBT (energi baru terbarukan) mau berjaya, perlu dibuat regulasi yang lebih ramah,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, sekitar 80 persen biaya operasional PLTP Kamojang digunakan untuk membeli uap. Menurutnya, jika suplai uap dikelola sendiri, pengeluaran bisa ditekan dan harga listrik berpeluang menjadi lebih murah.
Prijandaru Effendi, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia, menambahkan, faktor lain yang membuat belum optimalnya pengembangan PLTP adalah perbedaan harga jual tenaga listrik yang ditawarkan pengembang berdasarkan keekonomian proyek dengan kemampuan pembelian oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Selain itu, peraturan yang ada juga belum mendukung percepatan pengembangan panas bumi.
“Solusi yang kami harapkan adalah kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi guna menjembatani perbedaan (harga jual beli) itu. Pengembang tentu saja diharapkan menerapkan efisiensi dan berinovasi menerapkan teknologi maju untuk menekan biaya operasi,” kata Prijandaru.
Prijandaru menambahkan, proyek pengembangan panas bumi di Indonesia memerlukan waktu rata-rata 10 tahun. Jika penuntasan proyek bisa dipercepat, misalnya menjadi tujuh tahun, keekonomian proyek bisa didapat lebih baik dan harga jual tenaga listrik panas bumi bisa lebih kompetitif.
Sementara itu, Direktur Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Harris Yahya mengatakan bahwa isu harga jual tenaga listrik panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi operasi pada pengembangan PLTP.
“Ada beberapa skenario yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan operasi panas bumi agar diperoleh angka keekonomian. Beberapa di antaranya pengeboran eksplorasi panas bumi oleh Badan Geologi dengan dana APBN di 20 wilayah kerja panas bumi sampai 2024 dengan kapasitas 683 MW,” ucap Harris.
Skenario lainnya adalah pemanfaatan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) untuk pendanaan pengembangan panas bumi di Indonesia. Pengembangan bersama antar-BUMN, seperti PLN dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero), juga diharapkan dapat menurunkan biaya operasi.
Murah, Bersih, dan Bermanfaat
Kehadiran PLTP tidak hanya sebagai sumber penerangan bagi masyarakat di pedalaman maupun daerah terpencil. Listrik juga membantu pelaku usaha untuk lebih produktif, efektif, dan efisien. Banyak sektor usaha yang dapat dioptimalkan dengan dukungan listrik.
Dibandingkan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan lainnya, seperti hidro, bayu, dan surya, PLTP lebih bersifat andal dan stabil. Faktor kapasitas pembangkit jenis ini mencapai 90-95 persen. Selain itu, produksi listrik dari PLTP tidak terpengaruh pergerakan harga komoditas energi primer, seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Faktor cuaca juga tidak menghambat operasional PLTP.
Namun demikian, cadangan panas bumi tetap ada batasnya, diperkirakan hingga 40 tahun sejak penggunaan. Sampai saat ini PLN masih berusaha mencari cara untuk menjaga pasokan panas bumi, seperti masukan kembali buangan uap air ke dalam tanah. Uap air dari pembangkit itu sebagian dilepas ke udara dan sebagian lagi diolah menjadi titik air, kemudian mengalir ke kali terdekat.
Keberlangsungan PLTP juga sangat bergantung pada ketersediaan air di sekitarnya. PLTP membutuhkan air untuk dijadikan uap sehingga menghasilkan listrik. Wahyu Somantri mengatakan, ketersediaan air sangat penting dalam mendukung operasional PLTP. Oleh karenanya, penanaman pohon akan membantu tanah menyimpan air sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap panas.
“Gunung dan hutan harus terus dijaga agar ketersediaan airnya tetap ada. Pohon kopi cukup bagus untuk membantu menyimpan air dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani,” kata Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Ridwal Prima Gozal
