KONTAN.CO.ID - Untuk mendukung komitmen Perjanjian Paris untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C dan membatasi kenaikannya hingga 1,5°C, merupakan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak merugikan perubahan iklim secara signifikan.
Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah mempercepat dan meningkatkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, serta memperbaiki iklim investasi untuk proyek-proyek dekarbonisasi sambil memastikan bahwa transisi iklim dilakukan secara adil (just), dengan mendukung mereka yang dirugikan secara ekonomi dari kebijakan dekarbonisasi.
Penerapan Kebijakan untuk Meningkatkan Dana Infrastruktur Hijau
Negara-negara G20 harus berjuang menuju taksonomi ESG yang setara, atau standardisasi yang dapat memenuhi kebutuhan investor dan bisnis di seluruh yurisdiksi dalam berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan sosial. Karena proses menuju hal tersebut akan membutuhkan banyak usaha dan waktu, koordinasi internasional pertama-tama harus fokus untuk mempromosikan “interoperabilitas” pada berbagai peraturan yang berbeda-beda. Hal ini akan dapat membantu menghasilkan lingkungan dimana taksonomi dapat berbeda lintas yurisdiksi, namun tetap konsisten.
Asian Development Bank (ADB), dengan mitra regional maupun internasional tengah merancang dan menguji coba energy transition mechanism (ETM). Dana yang dimasukan ke dalam ETM ini diharapkan dapat me-retire atau repurpose aset pembangkit listrik tenaga batu bara lebih awal dari retirement yang dijadwalkan saat ini. Secara paralel, sumber daya dari dana ETM dan sumber lainnya akan dimobilisasi untuk mendukung pembangunan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan penyimpanan energi untuk menyediakan energi bersih. Struktur ETM dan transaksi terkait akan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi regional dan lokal. ETM sedang diujicobakan di Indonesia serta Filipina, dan diharapkan dapat diterapkan secara luas di negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada batubara.
Untuk itu, negara-negara G20 harus menerapkan kebijakan untuk mendorong investasi infrastruktur hijau, dengan membangun kapasitas kelembagaan pada bank-bank domestik, memberikan capital relief untuk pinjaman infrastruktur hijau, mengurangi keketatan persyaratan modal, menerapkan skema hibah dan insentif fiskal, serta memperkenalkan platform investasi jangka panjang untuk infrastruktur hijau.
Peningkatan Iklim Investasi untuk Proyek Dekarbonisasi
Untuk mendukung transisi iklim yang just dan untuk membantu memenuhi kebutuhan negara berkembang, negara maju juga harus mendukung pembangunan infrastruktur hijau di negara berkembang melalui transfer teknologi dan investasi, serta menjunjung tinggi komitmen mereka dalam tindakan mitigasi dan transparansi dalam bersama-sama memobilisasi USD 100 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang.
Pasar karbon umumnya dikategorikan sebagai compliance atau voluntary (tetapi dapat digabungkan dalam pasar yang sama). Kepatuhan pasar diatur oleh pemerintah dan peraturannya mengikat perusahaan di sektor tertentu guna mengurangi emisi atau intensitas emisi mereka, dan untuk mengeluarkan allowances yang dapat diperdagangkan yang dibeli oleh perusahaan ketika tingkat emisi aktual melebihi tunjangan yang dimiliki, sehingga menciptakan penalti finansial untuk semua kelebihan emisi. Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (“EU ETS”) dan ETS China adalah dua contoh pasar compliance.
Pasar karbon sukarela terdiri dari entitas (kebanyakan swasta) yang membeli kredit karbon untuk tujuan memenuhi komitmen mitigasi sukarela mereka. Sebagian besar kredit karbon tersebut terdiri dari kredit yang diterbitkan oleh standar kredit independen, meskipun beberapa entitas juga membeli dari kredit yang diterbitkan oleh mekanisme kredit internasional atau domestik. Contoh standar kredit independen termasuk “the Gold Standard for the Global Goals” dan “the Verified Carbon Standard".
“Organisasi dan individu membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi mereka sendiri dan emisi dalam value chain mereka. Kredit ini berfungsi untuk memberi imbalan kepada organisasi lain karena telah melakukan kegiatan pengurangan karbon dan dengan demikian mentransfer dana dalam jumlah besar untuk pengembangan proyek berbasis alam atau berbasis teknologi yang menghindari emisi karbon atau menghilangkan karbon dari atmosfer,” terang Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pada 4 Oktober 2022.
Pemerintah G20 harus membuat progres dalam memungkinkan penggabungan pasar karbon voluntary (yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu) sebagai bagian dari pasar compliance. Pendekatan bertahap terhadap interoperabilitas pasar karbon dapat memungkinkan negara-negara berkembang menerima harga yang lebih tinggi untuk kredit karbon mereka guna membantu mendanai transisi yang just, seraya menghindari penghukuman terhadap industri esensial yang belum berhasil melakukan dekarbonisasi di negara-negara tersebut. Selain itu, MDB, DFI, dan pihak terkait juga harus mendukung pemerintah dalam membangun kapasitas regulasi mereka terhadap pasar karbon dan juga harus mendukung pengembangan carbon funds.
Peningkatan Dukungan Sektor Publik untuk Mempercepat Pengembangan Proyek Infrastruktur Hijau
Pada COP26 di bulan November 2021, pemerintah Afrika Selatan, Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, bersama dengan Uni Eropa, mengumumkan “Just Energy Transition Partnership” berjangka panjang untuk mendukung upaya dekarbonisasi Afrika Selatan. Kemitraan tersebut bertujuan untuk mempercepat dekarbonisasi ekonomi Afrika Selatan, dengan fokus pada sistem kelistrikan untuk membantunya mencapai tujuan emisinya yang tercantum pada Nationally Determined Contribution.
“Just Energy Transition Partnership” akan memobilisasi komitmen awal sebesar USD 8,5 miliar pada tahap pertama pembiayaan melalui berbagai mekanisme termasuk hibah, concessional loans, investasi dan instrumen pembagian risiko, yang akan memerlukan mobilisasi sektor swasta. Kemitraan ini diharapkan dapat mencegah hingga 1-1,5 gigaton emisi selama 20 tahun ke depan dan mendukung Afrika Selatan untuk menjauh dari batu bara dan mempercepat transisinya ke ekonomi rendah emisi dan climate resilient.
Oleh karena itu, pemerintah G20 harus mendukung fokus yang berkelanjutan pada perbaikan pipeline proyek infrastruktur hijau dan memprioritaskan proyek infrastruktur hijau yang mendorong transisi ke ekonomi rendah emisi dan yang memajukan pertumbuhan climate resilience. Pemerintah G20 juga harus mendefinisikan target iklim jangka panjang dan target infrastruktur berkelanjutan yang jelas, serta peran pembangunan infrastruktur dalam mencapai target tersebut, dan memberikan insentif untuk mendorong pengembangan infrastruktur hijau dan “penghijauan” proyek infrastruktur tradisional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Indah Sulistyorini
